Bali Menuju Emisi Nol Bersih 2045: Apa Kata Warga Soal Kawasan Rendah Emisi?

Bali dikenal sebagai surga wisata dunia. Tapi di balik keindahannya, ada tantangan besar yang sedang dihadapi: tingginya volume kendaraan yang mengakibatkan kemacetan dan polusi udara serta perubahan iklim. Provinsi Bali memiliki ambisi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emissions) pada tahun 2045. Lewat visi ambisius Bali Net Zero Emissions 2045, Provinsi Bali menargetkan 100% energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik baru, 100% motor listrik, dan 40% mobil listrik dari total kendaraan. Tapi pertanyaannya: bagaimana caranya?

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui inisiatif Kawasan Rendah Emisi (KRE), zona tertentu yang membatasi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan mendorong non-motorized transportation (NMT) seperti berjalan kaki yang merupakan puncak tertinggi dalam piramida moda transportasi. Contoh moda NMT lainnya seperti sepeda, becak, dokar, dll. Pada bulan Agustus 2023 hingga Januari tahun 2024, tim peneliti dari Yayasan Wisnu melakukan Studi Penelitian Dampak Sosial di Kawasan Rendah Emisi dan Rencana Mitigasi yang Relevan dengan metode kualitatif dan kuantitatif di empat wilayah: Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. Studi ini bisa terlaksana karena dukungan dan inisiasi dari World Resources Institute (WRI) Indonesia. 

Apa Itu Kawasan Rendah Emisi?

Kawasan Rendah Emisi (KRE) adalah wilayah yang membatasi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, mendorong penggunaan transportasi umum dan ramah lingkungan, sehingga mendukung terciptanya kawasan yang ramah terhadap pejalan kaki. Tujuannya tentu jelas untuk mengurangi emisi karbon, memperbaiki kualitas udara, dan menjaga lingkungan tetap nyaman untuk masyarakat dan wisatawan. Tujuan utamanya sejalan dengan visi besar Bali: Bali Net Zero Emissions 2045, yang berarti Bali ingin menyeimbangkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan yang diserap hingga mencapai “impas emisi”.

Masyarakat Sudah Mulai Sadar, Tapi…

Ada 773 responden yang menyuarakan opini soal perubahan iklim, transportasi, dan harapan terhadap kebijakan KRE. Mayoritas warga Bali yang diwawancarai sudah paham apa itu perubahan iklim. Mereka merasakan dampaknya langsung: musim tidak menentu, air laut naik, panen gagal, dan cuaca ekstrem yang membuat pengeluaran listrik makin tinggi. Tapi meskipun sadar, tidak semua orang siap berubah. Beberapa masih khawatir KRE akan menghambat mobilitas, terutama dalam sektor pariwisata. Kebijakan ini juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan bagi masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat yang menyewakan kendaraan bermotor konvensional, atau supir lokal dan supir aplikasi online. 

Ada juga yang menyebut kendaraan listrik masih belum praktis karena minimnya fasilitas pendukung seperti stasiun pengisian daya. Berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan, motor tetap mendominasi di semua wilayah serta kepemilikan motor yang paling tinggi adalah masyarakat di wilayah Kuta (774 buah). Menunjukkan masyarakat Bali memiliki ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi besar dan minimnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Kendaraan listrik paling banyak dimiliki di Nusa, hal ini menunjukkan tren adopsi awal yang positif. Selain itu, sepeda masih populer di Sanur dan Kuta sehingga menjadi peluang bagus untuk mendorong mobilitas rendah emisi.

“Kalau tujuannya bagus, kami dukung. Tapi jangan sampai kami yang kecil ini jadi korban,” ujar salah satu pelaku usaha kecil di Sanur.

Kendaraan Listrik? Tertarik Tapi Bingung

Menariknya, banyak warga yang penasaran dan tertarik dengan kendaraan listrik. Tapi minat ini belum diikuti dengan fasilitas pendukung yang memadai. Di beberapa wilayah seperti Sanur dan Kuta, motor listrik mulai digunakan oleh ojek online, tapi di Ubud dan Nusa Penida, penggunaannya masih terbatas. Beberapa warga bahkan memilih tetap menggunakan kendaraan konvensional karena lebih murah dan aksesnya lebih mudah.

Siap Berubah, Asal Ada Dukungan

Hasil survei menunjukkan bahwa warga dengan persepsi positif terhadap KRE lebih cenderung untuk berubah, seperti mulai memilah sampah, menghemat listrik, atau mencoba kendaraan listrik. Tapi mereka juga butuh dukungan nyata dari pemerintah, seperti:

• Infrastruktur kendaraan listrik
• Transportasi umum yang dapat diandalkan
• Edukasi publik yang massif
• Kebijakan yang tidak memberatkan warga kecil atau pelaku usaha

Studi Menunjukkan: Ada Potensi Perubahan

Studi menunjukkan tingkat persepsi positif masyarakat terhadap KRE sedang hingga tinggi, terutama di wilayah Ubud dan Nusa Penida. Persepsi positif ini didasarkan pada:

• Optimisme bahwa KRE bisa kurangi polusi
• Adaptabilitas terhadap teknologi baru seperti kendaraan listrik

Taraf Perubahan Perilaku:

• Pekerja dewasa dan laki-laki menunjukkan perubahan yang lebih cepat
• Pendapatan diatas Rp 10 juta memiliki kecenderungan tinggi dalam perubahan perilaku dikarenakan pendapatan lebih tinggi dinilai memiliki opsi dalam memilih kendaraan seperti kendaraan listrik yang sesuai dengan kebijakan KRE.
• Wilayah Ubud dinilai lebih siap daripada Kuta dan Sanur

Pada tahap perubahan perilaku ini masyarakat Bali mayoritas masih berada pada tahap preparasi atau determinasi dan beberapa sudah mulai melakukan aksi atau tindakan. 

Perubahan Gaya Hidup: Siapkah Bali?

Responden muda (di bawah 30 tahun) menunjukkan tingkat perubahan perilaku tertinggi, dari mulai tertarik bersepeda, berjalan kaki, hingga mencoba kendaraan listrik. Namun, hambatan teknis tetap menjadi masalah:

• Fasilitas trotoar sempit dan rusak
• Tidak ada tempat duduk atau shelter untuk istirahat
• Minim transportasi umum yang efisien dan nyaman

“Kami ingin berubah, tapi fasilitas jalan kaki saja belum aman,” – Warga Ubud

Suara Lokal dari Lokakarya: Harapan dan Kekhawatiran

Dalam Lokakarya Studi Dampak KRE (25 Juni 2024), perwakilan desa adat, pemerintah, hingga warga menyuarakan hal-hal penting:

Sanur & Kuta

• Potensi usaha: penyewaan sepeda, taksi laut rendah emisi, penyediaan SPKLU
• Model KRE ideal: car-free night di pantai Kuta, zona sepeda di Sanur
• Catatan: masih ada resistensi, terutama dari pelaku usaha konvensional

Ubud & Nusa Penida

• Potensi usaha: penyewaan motor listrik, pijat refleksi, kuliner lokal
• Model KRE: akses shuttle ke pusat Ubud, kartu masuk bagi warga lokal, car-free day di Nusa Penida
• Catatan: masyarakat Nusa Penida cenderung konservatif, butuh pendekatan khusus

Peluang dan Tantangan Menuju KRE

Tantangan:

• Belum adanya regulasi LEZ (Low Emission Zone) yang kuat
• Potensi konflik dengan pelaku usaha transportasi dan pariwisata
• Minimnya lahan hijau dan tempat parkir legal
• Sistem OSS membuka celah alih fungsi lahan massif
• Komitmen atau political will dari pemerintah Provinsi Bali terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena selama ini Provinsi Bali menerima pendapatan yang besar dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Peluang:

• Koordinasi dengan desa adat untuk pengaturan ruang & edukasi
• Dukungan komunitas muda lewat media sosial & kampanye kreatif
• Penyusunan mekanisme insentif seperti konversi kendaraan dan subsidi EV

Belajar dari Malioboro: Perubahan Butuh Waktu & Strategi

Studi lapangan juga membandingkan dengan kisah sukses kawasan Malioboro di Yogyakarta, yang kini menjadi ikon kawasan pejalan kaki dan rendah emisi. Apa kuncinya?

• Rencana bertahap selama 20 tahun
• Sinergi antara pemerintah, pemimpin informal, dan masyarakat
• Strategi pemindahan parkir, shuttle, dan kampanye budaya

Bali bisa belajar dari sini: tanpa dukungan akar rumput dan regulasi yang selaras pusat-daerah, KRE bisa jadi hanya wacana.

Kesimpulan: Bali Bisa, Asal Bareng-Bareng

Kawasan Rendah Emisi bukan soal teknologi saja, tapi soal budaya, kebiasaan, dan akses yang adil. Bila dirancang partisipatif, sesuai karakter lokal, dan didukung oleh masyarakat adat maka KRE bisa menjadi solusi nyata untuk udara yang lebih bersih, mobilitas yang lebih sehat, dan pariwisata yang berkelanjutan.

“Bali harus banyak berbenah untuk masa depan. KRE bukan proyek cepat saji, tapi kerja jangka panjang.” – Peserta Lokakarya.